Seolah tidak mau ketinggalan dengan DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan kajian terkait kebijakan kepemilikan garasi bagi kendaraan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan hal tersebut memungkinkan diberlakukan di Kota Bekasi. Hal itu didasarkan pada kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu.
“Pemberlakuan satu mobil satu garasi bisa saja dilakukan,” kata Rahmat Effendi
Ia memandang kebijakan tersebut bisa dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi atau bisa bekerjasama dengan pihak swasta. Hal itu akan dikaji bagaimana kebijakan yang paling tepat untuk Kota Bekasi.
“Apakah digarap oleh kita atau oleh swasta selaku penyediaan lahan parkir,” katanya.
Ia mengkhawatirkan pesoalan parkir liar ini akan menjadi masalah ketika beberapa apartemen yang sedang dibangun telah berpenghuni. Untuk itu ia meminta Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan antisipasi dan kajian bagaimana jika kelak penghuni apartemen memadati jalan sebagai lokasi parkir, seperti diketahui kapasitas parkir apartemen hanya menyediakan 20 persen lahan dari total penghuni.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana menambahkan perlu ada regulasi yang mengatur terakit kepemilikan garasi bagi pemelik kendaraan. Sebelum diberlakukan harus memilik payung hukum yang kuat sebagai dasar agtas penerapan kebijakan tersebut.
“Jangan samapi orang yang mempunyai mobil tapi tak ada garasinya. Namun harus dibangun dengan regulasi yang kuat,” jelas Yayan.
