Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi dihukum Sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar. Tuntutan tersebut merupakan akibat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Tuntutan dibacakan dalam siding yang di digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (14/9/2022). Jaksa menuntut Pepen sapaan akrab Rahmat, bersalah sesuai pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
“Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK Siswhandono.
Selain bersalah sesuai pasal yang disebutkan, menurut Jaksa, Pepen juga diberatkan hukumannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara. Sedangkan hal yang meringankan yakni Rahmat Effendi bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana.
Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rahmat membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih. Dengan ketentuan apabila tidak membayar, menurutnya harta bendanya akan disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti tersebut.
“Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun,” ucap dia.
Kemudian jaksa juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik Rahmat Effendi selama lima tahun. “Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya,” ujar jaksa.
 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi dihukum Sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar.){kind=link}