INFO BEKASI – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana telah menyelenggarakan acara Seminar Nasional Hasil Penelitian dengan tema “Inklusi Sosial Kalangan Disabilitas di Kota Bekasi: Perspektif Pelayanan Publik” pada Kamis (3/7/2021). Acara ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang bisa dijadikan acuan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta aksesibilitas di ruang publik Kota Bekasi. Kegiatan ini juga dibuka oleh Ketua DPRD Kota Bekasi yaitu H. Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si., Rektor UNKRIS yaitu Bapak Dr. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR., dan Plt. Dekan FIA UNKRIS yaitu I Wayan Sugiana, MM.,
BILiC Bandung dan Tim Penelitian BEM FIA UNKRIS sebagai narasumber, serta para penanggap antara lain: Ir. Daradjat Kardono selaku Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Rucipto Danerland, S.T selaku Staff DBMSDA, Saefudin Zuhri, S.Sos., M.I.P selaku Akademisi BEM FIA UNKRIS, dan Paini selaku Pendiri rumah singgah Disabilitas Mandiri/ketua HWDI seBekasi Raya.
Rektor UNKRIS dalam sambutannya mengatakan bahwa “Tim peneliti ini sudah melaksanakan pilar kedua perguruan tinggi yaitu penelitian”. Beliau sangat mengapresiasikan kepada BEM FIA atas apa yang sudah melalui penelitian yang sudah diselenggarakan. Kemudian juga Ketua DPRD Kota Bekasi berharap untuk penyandang disabilitas mendapatkan prasarana yang lebih layak. Bukan hanya disabilitas saja, namun masyarakat luas juga mendapatkannya. Beliau mengatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat di dunia ini berhak untuk menggunakan fasilitas umum termasuk penyandang disabilitas.
Pada tahun 2015 BILiC ( Bandung Independent Living Center) komunitas disabilitas dari Bandung telah berhasil memberikan petisi kepada Pak Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat menjadi Walikota Bandung, karena saat itu Bapak Ridwan Kamil telah membuat kebijakan atau halte yang sangat bagus akan tetapi halte tersebut tidak ramah disabilitas. Oleh karena itu, BILiC membuat petisi tentang fasilitas publik di Kota Bandung yang diskriminatif. Kemudian petisi tersebut di respon baik oleh Bapak Ridwan Kamil dan selanjutnya dilakukan perbaikan fasilitas publik menjadi fasilitas yang ramah disabilitas. BILiC dalam kegiatan ini mengatakan bahwa, “Masih banyak orang tua yang minim pengetahuan untuk mendampingi anaknya yang penyandang disabilitas. Maka dari itu, BILiC membuat kelas untuk pemberdayaan dan pemberian informasi-informasi untuk mendampingi anaknya yang disabilitas”. Di sisi lain, dalam bidang pelayanan publik BILiC mendorong pemerintah untuk membuat puskesmas ramah disabilitas, dan BILiC juga mendorong pemerintah agar memberi pelayanan menggunakan huruf braille. Beliau juga mengatakan bahwa “Omong kosong kalau membuat fasilitas ramah disabilitas tanpa melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri.
Tim Peneliti juga melihat kalangan Disabilitas ini masih sering terlupakan keberadaannya dan kurang diperhatikan aksesibilitasnya, padahal apabila kalangan disabilitas ini diberdayakan dan lebih di perhatikan lagi aksesibilitasnya mereka bisa, mereka mampu. Bahkan, bisa lebih dari orang-orang non disabilitas.
Selanjutnya, dari komisi 2 DPRD Kota Bekasi mengatakan bahwa, “Peraturan Daerah atau Perda yang sudah ada dapat dijadikan acuan untuk ke depannya”. Hasil penelitian ini dapat dijadikan aspirasi untuk DPRD Kota Bekasi untuk mewujudkan Kota Bekasi yang ramah disabilitas.
Sementara Bapak Saefudin Zuhri mengatakan bahwa “Penelitian ini dapat dijadikan wadah atau sarana untuk menyampaikan masukkan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini agar semua lapisan masyarakat menganggap kaum disabilitas sebagai bagian dari kita juga.”
Sedangkan, staff Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mengatakan bahwa, “Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dituntut untuk memberikan infrastruktur yang layak dan memadai untuk disabilitas. Namun, pembangunan ini masih terkendala dengan anggaran, walaupun itu bukan alasan yang kuat”. Beliau juga menambahkan, “Sebenarnya ada 2 jalan yang ingin dibangun guiding block, tetapi karena pandemi covid-19 pembangunan tersebut menjadi ditunda”.
Dan ibu Paini selaku ketua HWDI mengatakan bahwa, “Tidak sedikit pula yang menganggap penyandang disabilitas ini adalah beban keluarga yang merepotkan. Padahal mereka hanya ingin diberi kesempatan agar dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka juga memiliki keterampilan dan mampu melakukan berbagai hal. Mereka hanya butuh kesempatan bukan belas kasihan. Untuk membuktikannya kalangan disabilitas sendiri lah yang harus menggali keterampilannya. Dan juga Kalangan disabilitas sangat berharap dapat bekerja sama dengan lembaga dan dinas pemerintah”.
