test
Kamis, Juni 20, 2024
More
    BerandaArtikelBekasiRidwan Kamil Soroti Sumbangan Pendidikan di SMAN 3 Kota Bekasi, Begini Tanggapan...

    Ridwan Kamil Soroti Sumbangan Pendidikan di SMAN 3 Kota Bekasi, Begini Tanggapan Sekolah

    Info Bekasi -

    Dunia pendidikan di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyoroti pungutan sebesar Rp4,5 juta untuk siswa baru SMA Negeri 3 Kota Bekasi, hal ini menyikapi konten yang beredar berupa video dan tangkapan layar pesan berisi rincian biaya hasil rapat komite sekolah.

    Ridwan Kamil melalui akun instagramnya @ridwankamil, menegaskan tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah negeri tingkat SMA sederajat. Dalam unggahan, terdapat foto tangkapan layar pesan berisi rincian biaya sumbangan masing-masing siswa dikenakan Rp4,5 juta.

    Lalu untuk sumbangan per bulan, setiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp300.000 selama tiga tahun. Dalam postingannya itu, bahkan ia sudah meminta Kadisdik untuk menelusuri pungutan tersebut, dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh pihak sekolah.

    Menanggapi hal itu, Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi Reni Yosefa mengatakan, angka sumbangan pendidikan yang viral di media sosial itu memang benar adanya. Angka itu muncul setelah rapat pihak sekolah bersama komite dan orangtua siswa, di mana terdapat paparan mengenai program dan kegiatan SMA Negeri 3 Kota Bekasi.

    “Di situ adalah menggambarkan segini kira-kira kebutuhan sekolah supaya prestasi bisa kita pertahankan dan tingkatkan,” kata Reni, Rabu (16/11/2022).

    Menurut Reni, dana dari pemerintah saat ini, yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasi Pendidikan Daerah (BOPD) tidak mampu mencukupi seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh sekolah. Sehingga, membuat sekolah mengeluarkan kebijakan sumbangan pendidikan.

    “Jadi angka itu muncul supaya orang tua tahu berapa sih anggaran sekolah yang dibutuhkan lalu orang tua akan berpikir berapa saya bisa menyumbang,” paparnya.

    Meski kebijakan tersebut ada, namun menurut Reni, sekolah tidak membuat kebijakan sumbangan pendidikan ini sebagai sesuatu yang wajib. Besarannya dikembalikan kepada kemampuan dari para orang tua.

    “Tidak ada paksaan dan kewajiban, itu pesan yang bisa saya sampaikan dari hasil rapat,” tegas dia.

    Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Komite Sekolah Abdul Ekshan Sumino mengatakan, kebijakan sumbangan pendidikan telah sesuai dengan peraturan gubernur Jawa Barat.

    “Kami sangat memahami dan itu keluarnya Pergub 97 itu diterapkan di sekolah, untuk tetap mempertahankan prestasi, ini dibutuhkan sumbangsih dan itu diizinkan oleh undang-undangan peraturan yang ada,” kata Ekshan.

    Pergub dimaksud yakni, Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri.

    Di dalamnya, terdapat regulasi yang membolehkan Komite Sekolah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya.

    Meliputi menghimpun, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana sumbangan pendidikan yang telah disepakati melalui musyawarah.

    “Namanya sumbangan, berarti dimusyawarahkan, hasil musyawarah disepakati yang sanggup menyumbang silahkan, yang tidak sanggup karena keadaan, itu juga tidak boleh diwajibkan mengikuti sumbangan,” tegas dia.

    BACA JUGA

    IKUTI KAMI

    7,300FansSuka
    403,000PengikutMengikuti
    5,200PengikutMengikuti
    512PengikutMengikuti
    4,200PelangganBerlangganan

    TERBARU