INFOBEKASI.CO – Kematian pasien yang didiagnosa mati batang otak belum bisa dipastikan oleh Rumah Sakit (RS) Kartika Husada Jatiasih. Rumah Sakit tipe C ini tidak memiliki fasilitas penunjang pemeriksaan berupa Computed Tomography (CT) Scan dan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Saat ini sudah dibentuk tim investigasi, hasilnya diminta untuk dibuka secara transparan, serta diberikan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian.
Pasien anak yang didiagnosa mati batang otak, BA (7) sudah berada di rumah duka. Sejak dirawat hingga menghembuskan napas terakhir, keluarga menyebut belum dan tidak menerima informasi apa penyebab BA didiagnosis mati batang otak usai menjalani operasi amandel.
Sementara pihak Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih juga menyampaikan bahwa penyebab BA didiagnosa mati batang otak pada hari ke empat perawatan usai operasi dan tak sadarkan diri masih harus dipastikan dengan pemeriksaan penunjang. Diagnosa awal dilihat berdasarkan kondisi fisik pasien, tidak ada kemampuan bernapas spontan saat tekanan oksigen pada ventilator diturunkan.
Tiga dokter bagian dari manajemen rumah sakit yang memberikan keterangan resmi mengaku secara etik tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan perihal diagnosa mati batang otak yang dialami BA. Tim dokter yang menangani pasien selama di Rumah Sakit (DPJP) tidak bisa dihadirkan lantaran memenuhi panggilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi.
Komisaris RS Kartika Husada, Nidya Kartika menyebut bahwa operasi amandel memang salah satu faktor risiko terjadinya mati batang otak. Namun, ada kemungkinan lain yang tidak bisa dikesampingkan.
Nidya Kartika menjelaskan bahwa setiap tindakan medis memiliki risiko, dan telah disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga pasien. Untuk memastikannya, perlu dilakukan pembuktian dengan fasilitas penunjang pemeriksaan seperti CT Scan dan MRI.
Pemeriksaan penunjang ini kata Nidya Kartika, bagian dari tujuan pasien dirujuk ke rumah sakit lain dengan fasilitas lebih lengkap. Pemeriksaan tersebut tidak bisa dilakukan di Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih.
“Ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan, dan itu tidak bisa di sini,” kata Nidya Kartika.
Sementara untuk dirujuk ke rumah sakit lain, kondisi pasien sejak hari pertama pasca operasi tidak memungkinkan untuk dipindah atau Nontransportable. Termasuk resiko saat dilakukan pemindahan pasien dari Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih ke rumah sakit lain sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit.
Pihak Rumah Sakit Kartika Husda mengatakan telah mencari lebih dari 80 rumah sakit untuk merujuk BA dengan jaminan pembiayaan umum di seluruh wilayah Jabodetabek. Namun, belum berhasil lantaran kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dipindahkan.
Alasan yang lain, adalah proses hukum yang hingga saat ini tengah berjalan.
“Itu lah kesulitan kami sebenarnya, kami sudah berupaya berdiskusi dengan keluarga pasien. Ini sudah viral, jadi rumah sakit manapun pasti sulit ya, nanti kena getahnya kan istilahnya,” kata Nidya Kartika.
Sedangkan terkait dengan permintaan rekam medis, disebutkan bahwa rekam medis tidak bisa diberikan kepada siapapun. Dalam hal ini disampaikan bahwa rekam medis adalah hak rumah sakit, hanya bisa diberikan untuk keperluan penyidikan.
Meski tidak boleh diberikan kepada siapapun, namun isi rekam medis telah diberitahukan kepada keluarga.
“Dimana rekam medik itu mereka minta diberikan kepada mereka, dimana itu tidak bisa sama sekali. Rekam medis adalah hak milik rumah sakit, hanya bisa diberikan kepada penyidik jika nanti diperlukan saat terjadi penyidikan,” katanya
Sejauh ini kata dia, pihak rumah sakit telah mengumpulkan informasi menyeluruh dari dokter hingga manajemen, menginformasikan kondisi medis hingga resiko selama BA dirawat, mempersiapkan fasilitas penunjang untuk meminimalisir resiko jika BA dirujuk, mengumpulkan jurnal kesehatan untuk mencari alternatif terapi, bersurat kepada kolega untuk mengirimkan konsultan, hingga berkomunikasi dengan keluarga pasien.
