BEKASI SELATAN – Pembentukan Dewan Kota Cerdas yang akan mendorong percepatan penyelenggaraan konsep Smart City di Bekasi, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi tidak akan menggunakan anggaran APBD Kota Bekasi.
Ia menjelaskan, anggaran akan dilakukan secara mandiri. Selain itu Dewan Kota Cerdas ini melibatkan beberapa perwakilan dari segenap lapisan masyarakat, diantaranya sektor swasta.
“Ini bukan lembaga yang menghabiskan uang ABPD, tetapi mereka akan melakukannya secara mandiri. Oleh sebab itu, smart city itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus ada keterlibatan swasta, sehingga itu akan bersinergai. Kalau Dewan Kota Cerdas ini berjalan secara betul, ini akan menghasilkan hal yang luar biasa bagi masyarakat,” jelas Koswara.
Menurutnya, peranan Swasta dalam perwujudan Kota Smart City saat ini sudah sangat tinggi, harus di berikan ruang agar ada sinergitas antara Swasta dan Pemerintah ( Goverment), hal ini di harapkan akan lebih cepat perwujudan Smart City di Masyarakat
Di lokasi yang sama, Ketua Smart City Kota Bekasi yang juga Kepala Dinas Diskominfotadi Kota Bekasi, Titi Masrifahati menuturkan, bahwa untuk mendukung perwujudan Kota Smart City saat ini Pemerintah Kota Bekasi menggandeng berbagai sektor swasta diantaranya CSR dari Telkomsel dan beberapa perusahaan lainya. Penerapan Smart City mulai dilakukan dengan pemasangan Wifi di ratusan titik Kota Bekasi. Pembentukan Patriot Operation Center dan Sorot merupakan salah satu bentuk interaksi warga dan Goverment dalam pembangunan kota.
“Kita sudah punya call center, sorot dan POC, warga yang menemukan masalah di lapangan seperti ada kemacetan dapat langsung memberikan data dan fakta atau foto di kirim ke poc, lalu petugas dinas Perhubungan bergerak ke lapangan untuk mengatur lalin. Bisa juga warga temukan sampah liar di kirim lewat salah satu saluran interaksi misal Call center dinas LH langsung menangani di lapangan. Jadi banyak hal yang bisa di sinergitaskan, ” Ungkap Titi.
Masing masing satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ),saat ini juga memiliki website untuk mensosialiasikan perogram kerja mereka masing masing, ini di lakukan agar ada interaksi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat. Penerapan Kota Cerdas memang membutuhkan biaya dan dukungan dari semua steakholder maka di bentuk dewan Kota Cerdas.
“Ini bukan menghabiskan uang APBD, mereka mandiri dan untuk penunjang aktifitasnya tidak menggunakan dana Pemerintah,” pungkas Titi. (sel)
