BEKASI SELATAN – Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan persengketaan pemanfaatan lahan Fasos Fasum oleh Yayasan Pendidikan Miftahul Janah di Perum Jati Bening Dua Jalan Beringin 1 Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hadir untuk menjadi penengah ditengah polemik tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan di aula Kantor Kelurahan Jati Bening Baru diantaranya Abdul Gafar Usman Ketua Badan Akuntabilitas Publik, Ayi Hambali Anggota DPD perwakilan Jawa Barat, Andi Surya Anggota DPD perwakilan Lampung, Antung Fatmawati Anggota DPD perwakilan Kalimatan Selatan, Iskandar Muda DPD perwakilan Sulawesi Barat, adapun perwakilan dari Pemerintah Kota Bekasi diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, para guru Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Bekasi serta perwakilan warga setempat.
Akibat dari persengketaan lahan milik negara tersebut proses pembangunan gedung baru SMKN 12 Kota Bekasi terancam tak jadi dibangun dikarenakan adanya beberapa pihak yang melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru tersebut.
Di dalam pertemuan tersebut pihak DPD RI mendengar serta menampung berbagai masukan maupun keluhan dari beberapa pihak yang bersengketa.
Ayi Hambali selaku Anggota DPD RI perwakilan Jabar mengatakan pihaknya hadir sebagai mediator. Terkait adanya penolakan dari beberapa pihak, Ayi berpendapat semua persoalan bisa diselesaikan secara kepala dingin.
“Makanya kita hadir disini, karena kita sudah mendengar persoalan yang disini beberapa waktu yang lalu, hari ini belum bisa kita putuskan hanya baru menampung masukan dan keluhan dari berbagai pihak. Ya kalau kami setuju saja jika lahan tersebut untuk di bangun gedung SMKN 12 tetapi harus ada solusinya dahulu serta penyelesaiannya harus baik, minimal ada kesepakatan bersama dengan masyarakat,” papar Ayi
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan para siswa yang belum memiliki gedung sekolah.
“Ya kan lahan tersebut lahan milik pemerintah, saat ini kami ingin pergunakan lahan tersebut untuk sarana belajar para siswa SMKN 12 Kota Bekasi yang masih numpang gedung sekolah milik SD. Kita terus perjuangkan anak – anak Kota Bekasi, memang ini wewenang Provinsi namun kita juga terus lakukan upaya agar gedung untuk anak- anak kita belajar segera terwujud, ya kalau ada penolakan seperti ini bagaimana kita bisa cetak generasi penerus yang memiliki kualitas?, dan pihak yang sangat kuatir jika nanti kalau dibangun gedung SMKN akan banjir tidak perlu cemas karena soal pembangunan akan ada tim teknisnya yang sangat paham dengan kondisi lingkungan, ” tegas Ali.
Amra, selaku guru SMKN 12 Kota Bekasi yang hingga saat ini muridnya masih belum memiliki gedung juga mengatakan, pihaknya sangat berharap persoalan ini dapat selesai dengan bijak dan tidak berlarut – larut, baginya kepentingan muridnya diatas segalanya.
“Saya berharap penuh kedatangan pihak DPD RI dan pihak lainnya dapat menghasilkan solusi yang terbaik serta persoalan ini tidak berlarut, karena bagi saya yang terpenting adalah kebutuhan murid, kasian para murid selama ini belajar dalam keadaan dengan fasilitas yang jauh dari kata layak,” tutupnya.(sel)
