Selasa, Januari 31, 2023
More
    BerandaArtikelKomisi II : MK Perlu Pertimbangkan “Novum” Dalam Uji Materi Presidential Threshold

    Komisi II : MK Perlu Pertimbangkan “Novum” Dalam Uji Materi Presidential Threshold

    Info Bekasi -

    JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sutriyono mengatakan Mahkamah Konstitusi  perlu mempertimbangkan pengujian kembali terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh kelompok sivil society.

    “Menurut kami alasan yang dibawa oleh kawan-kawan penggiat sivil society untuk menggugat kembali berbeda dengan pemohon sebelumnya. Kelompok sivil society ini membawa alasan atau semacam “novum” dalam materi gugatannya,” kata Sutriyono.

    Ia menambahkan bukan suatu yang tabu dalam konteks meluruskan arah ketatanegaraan kita jika Mahkamah Konstitusi merubah keputusannya. Apalagi itu untuk menguatkan Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 pemilihan legislatif (DPR, DPRD & DPD) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan serentak.

    “Dalam sejarah sudah kita lihat jika para pendahulu negeri ini terus melakukan penyesuaian sistem ketatanegaraan untuk mewujudkan tujuan dari Kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan segenap rakyat Indonesia,” jelasnya.

    Mantan Anggota Pansus RUU Pemilu itu mengutarakan alasan dan argument para pemohon cukup kuat dan senapas dengan semangat dan prinsip ketatanegaraan yang tertera dalam UUD 1945.

    Argumen-argumen tersebut sebagai berikut, Bertentangan prinsip dasar bernegara yang sudah mengatur dengan jelas dan terang benderang tentang ketentuan dalam pencalonan presiden yakni Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945.

    Undang-Undang tidak bisa mengatur ketentuan teknis yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik menambah atau meniadakan.

    “Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan hak setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan capres/wapres. Hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tidak boleh direduksi atau dikebiri oleh UU. Jika ini terjadi maka UU tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 artinya inskontitusional,” jelas Sutriyono.

    Kurang tepat jika Pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres. Apalagi pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres. Hal ini tidak senafas dengan semangat sistem presidential yang dianut oleh Indonesia.  (Tis)

    BACA JUGA

    IKUTI KAMI

    7,300FansSuka
    403,000PengikutMengikuti
    5,200PengikutMengikuti
    512PengikutMengikuti
    4,200PelangganBerlangganan

    TERBARU