test
Jumat, Juni 21, 2024
More
    BerandaArtikelKetua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal Siap Bantu ARB Usut Dugaan...

    Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal Siap Bantu ARB Usut Dugaan Penyelewengan Jabatan

    Info Bekasi -

    INFOBEKASI.CO – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Faisal mengatakan akan melanjutkan aspirasi warga terkait unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bekasi (ARB). Pengunjuk rasa meminta DPRD menggunakan hak interplasi kepada Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

    Faisal mengatakan bila Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memiliki peran sentral dalam dugaan penyelewengan jabatan. “Persoalan Kebijakan yang dilakukan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, memang sangat sentral terkait dugaan penyelewengan jabatan. Kita akan bantu dan menunggu jawaban resmi dari Kemendagri terkait masalah ini,” kata Faisal dihadapan para demonstran.

    Menurut Ketua Umum ARB Machfudin Latief, Plt Wali Kota tidak dapat mengambil tindakan yang bersifat strategis dan difinitif tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Ia mengutarakan dalil hukum terkait hal tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara, SK BKN No. 26/2016 Poin (3) huruf e, Plt tidak bisa membuat sebuah kebijakan strategis.

    Kepala daerah yang berstatus Plt baru bisa melakukan mutasi bila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal tersebut Machfudin Latief memandang Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan beberapa kebijakan strategis sebelum mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

    “Seorang Plt dilarang membuat kebijakan strategis tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Kemendagri dan rapat berasama dengan DPRD,” kata Machfudin Latief.

    Ia menambahkan pada kenyataan di lapangan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto telah menabrak regulasi hukum tentang tugas Plt Kepala Daerah.

    “Dari seluruh keterangan di atas, realita di lapangan, seorang Plt Wali Kota Bekasi malah berani dan terbukti dengan sengaja menabrak seluruh regulasi hukum tentang tufoksi seorang Plt Kepala Daerah berupa membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis tanpa adanya sebuah rapat bersama DPRD serta rekom tertulis dari Mendagri,” jelas Machfudin Latief.

    Ia memberi contoh terkait kebijakan strategis yang diduga dilanggar Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, pemberhentian Direksi BUMD. Terkait hal tersebut Machfudin Latief meminta DPRD Kota Bekasi melakukan tindakan evaluasi berupa penggunaan hak interplasi.

    “Tuntutan koalisi rakyat usut pejabat Bekasi di atas tanpa terkecuali. Sekali lagi, gerakan kami dari koalisi rakyat sudah harga mati copot jabatan Plt Wali Kota Bekasi,” kata Machfudin Latief. (tim)

    BACA JUGA

    IKUTI KAMI

    7,300FansSuka
    403,000PengikutMengikuti
    5,200PengikutMengikuti
    512PengikutMengikuti
    4,200PelangganBerlangganan

    TERBARU