INFOBEKASI.CO, BEKASI TIMUR – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh memiliki keterpihakan dengan pasangan calon kepala daerah manapun, dengan kata lain harus netral.
Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan pojok pengawasan pengawasan partisipatif, Senin (8/1) di Jalan M Hasibuan No 4, Margahayu, Bekasi Timur.
“ASN sudah banyak lapisan aturannya. ASN harus netral. Wah, kalau sampai dilaporkan bisa kena undang-undang,” ujar Harminus.
Wujud kenetralan bagi ASN, lanjut dia, bahkan hingga hal-hal yang sederhana seperti melakukan foto bersama paslon hingga menunjukkan simbol-simbol tertentu.
“Ya termasuk simbol-simbol kampanye, berfoto dengan paslon lalu dipajang hingga menunjukkan keberpihakan, itu kalau dilaporkan bisa sah,” imbuhnya.
Herminus mengatakan, kasus pelanggaran ASN ini hampir selalu merupakan kasus tertinggi setiap pelaksanaan pemilu.
“Pemilu sebelumnya tren itu di politik uang dan ASN. Maka itu harus kita cegah di pemilu kali ini,” ungkapnya.(sel)
