Forum guru swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Mereka mengecam anggota DPRD yang menjadi calo penerimaan siswa baru di sekolah negeri.
Hadir di Gedung DPRD Kota Bekasi dari berbagai sekolah, guru menyampaikan kekecewaan mereka pada anggota DPRD yang telah berusaha memaksakan agar perubahan jumlah rombongan belajar.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jumlah satu rombongan belajar sebanyak 32 siswa. DPRD dituding berusaha memasukkan siswa titipan di sekolah negeri dengan menambah siswa pada setiap rombongan belajar di sekolah negeri.
Penambahan ini dilakukan sesudah sekolah masuk satu minggu. Menurut temuan BMPS, modus siswa titipan dewan tersebut akan dimasukkan sesudah satu minggu proses belajar mengajar berjalan.
“Mengatasnamakan aspirasi, menjanjikan siswa yang tidak masuk sekolah negeri akan dimasukkan pada tahap selanjutnya. Dan data-data itu diserahkan ke Disdik untuk diatur masuk sekolah mana. Dan mohon maaf tidak semua gratis ada yang berbayar. Mereka orang tua harus berbayar agar anaknya masuk,” kata Sekretaris BMPS Ayung Sardi Dauly.
Terkait pembayaran ke dewan, Ayung Sardi Dauly mengatakan tidak memastikan caranya seperti apa. Namun ia mengatakan anggota dewan punya jejaring di masyarakat yang menjadi penghubung.
Ayung Sardi Dauly meminta kepada para guru agar melakukan pengawasan langsung kepada sekolah-sekolah negeri yang saat ini sudah taat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Jumlah siswa di sekolah negeri masih sesuai Permen, 32 siswa per rombel. Masih ada 12 ribu siswa yang belum masuk sekolah negeri dan swasta. Dan itu yang kita cari datanya,” kata Ayung Sardi Dauly. (tim)
