BEKASI, INFOBEKASI.CO – Setelah sebelumnya Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya sebatas peraturan Walikota, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Selasa (22/5) telah mengesahkan peraturan daerah yang menguatkan payung hukum dari kebijakan tentang Kartu Sehat berbasis NIK tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengatakan, Kartu Sehat berbasis NIK ini saat ini sudah ada kepastian hukumnya. Menurutnya, program Kartu Sehat sesungguhnya solusi nyata dari berbagai kendala di lapangan, dimana yang dikeluhkan adalah pelayanan.
Dengan kartu ini, kata dia, semua rumah sakit di Kota Bekasi wajib melayani pasien pemegang kartu tersebut. Kartu tidak membedakan status baik keluarga miskin maupun mampu.
”Ini adalah program yang sangat pro terhadap masyarakat Kota Bekasi,” imbuh dia.
Ustuhri menjelaskan, bahwa dengan disahkan peraturan daerah KS NIK, pihaknya berharap tak ada lagi polemik jaminan anggaran. Sehingga, lanjut dia, setiap tahunnya otomatis dianggarkan di APBD dan nilai kebutuhannya tergantung kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah.
Ustuhri mengatakan, bahwa perda tersebut juga menjawab pertanyaan dari masyatakat perihal masa berlaku.
“Selama ini, masa berlaku kartu itu hanya setahun dalam setiap mata anggaran. Soalnya, payung hukumnya hanya berupa Perwal. Kedepan bisa dihilangkan, itu hanya masalah teknis,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menanggapi bahwa adanya perda tersebut membuat payung hukum KS NIK semakin kuat.
”Ini sudah menjadi produk negara, kita sedang menyusun Perwal untuk lebih detailnya,” pungkas dia. (Sel/ADV)
