INFOBEKASi.CO – Di beberapa wilayah, ruas jalan yang tergolong jalan utama nampak berlubang dan aspalnya terkelupas. Penampakan seperti ini semakin sering terlihat utamanya pada musim hujan. Ruas jalan di berbagai wilayah nampaknya mesti jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, terutama jalan yang menjadi kewenangan Pemkot. Masih sering dijumpai ruas jalan yang berlubang, aspalnya terkelupas, hingga bergelombang.
Meski letaknya bukan di jalan utama, pemilik kendaraan yang telah membayar pajak juga butuh kemantapan jalan hingga ke jalan-jalan di wilayah kecamatan, kelurahan, hingga yang terdekat dengan permukiman mereka. Kondisi jalan yang berlubang, terkelupas aspalnya, hingga bergelombang ini ada di ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota.
Sebut saja Jalan H Nonon Sonthanie Bekasi Timur, terdapat beberapa titik jalan yang aspalnya terkelupas dan berlubang. Kemudian Jalan Wibawa Mukti Jatiasih.
“Jalan Wibawa Mukti Jatiasih itu rusak, tidak jauh dari pintu tol itu rusak,” kata Muhamad Ali Akbar, warga Bekasi.
Ia yang sehari-hari beraktivitas di Kota Bekasi menyebut ada beberapa titik jalan rusak. Membuat pengguna jalan tidak nyaman, kondisi tersebut juga menyimpan potensi terjadinya kecelakaan.
“Di Jatiasih, di Bekasi Utara jalur Kaliabang itu juga masih banyak yang bolong dan retak, lalu Jalan Baru Bekasi Timur kesana itu juga banyak yang bolong-bolong,” katanya.
Bukan hanya jalan yang menjadi kewenangan Pemkot, Jalan Siliwangi Narogong yang menjadi kewenangan provinsi juga mendesak untuk diperbaiki. Pasalnya, tidak jarang terjadi kecelakaan hingga berakibat fatal di ruas jalan tersebut.
Untuk itu kata dia, Pemkot bisa mengatur operasional kendaraan besar pada jam-jam tertentu. Selain itu, menurutnya Pemkot mesti aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya untuk memperbaiki kerusakan di ruas jalan utama di Kota Bekasi.
“Alangkah baiknya anggaran dari pendapatan pajak kendaraan ini digunakan saja untuk perbaikan infrastruktur. Infrastruktur jalan dan pendidikan itu berguna banget,” katanya.
Beberapa waktu lalu Radar Bekasi juga menyusuri jalan Caringin Mustikasari, nampak banyak titik jalan rusak. Mulai dari aspal yang mengelupas hingga berlubang.
Tahun ini dipastikan pendapatan Pemkot Bekasi naik, salah satu sumbernya dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotornya (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), jumlahnya mencapai Rp862 miliar.
Tahun ini, Kota Bekasi mengalokasi anggaran belanja ratusan miliar untuk pemeliharaan maupun belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Anggaran pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tercatat sebesar Rp185,6 miliar.
Sementara belanja modal untuk jalan dan jembatan masing-masing sebesar Rp130 dan Rp10 miliar.
Perbaikan jalan dan konektivitas jalan merupakan usulan yang selalu muncul dalam Musrenbang.
Terkait dengan wacana penggunaan pendapatan PKN dan BBNKB untuk infrastruktur jalan yang beberapa waktu sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, direspon positif oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hari.
Menurutnya, setiap wajib pajak yang membayar PKB menginginkan agar kualitas infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Kualitas jalan dampaknya dirasakan secara langsung oleh wajib pajak atau pemilik kendaraan.
“Ini jadi angin segar kalau saya lihat. Jadi saya sepenuhnya sepakat kalau itu kembali ke infrastruktur jalan,” katanya.
Kalaupun tidak 100 persen dari total pendapatan PKN dan BBNKB untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan kata dia, 70 persennya saja sudah cukup untuk membuat ruas jalan di Kota Bekasi dan Jawa Barat mulus.
Dalam pelaksanaannya nanti menurutnya, dibutuhkan aturan yang mengikat hingga ke tingkat kota dan kabupaten, sehingga tidak ada alokasi anggaran PKB dan BBNKB diluar peruntukannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 sudah di sahkan, perubahan alokasi anggaran paling cepat bisa dilakukan pada APBD perubahan tahun 2025.
“Kalau misalnya gubernur terpilih memberikan kebijakannya, atau nanti dia mengesahkan ini menjadi kebijakan yang mengikat, maka dibawah kita tinggal melaksanakannya, karena kebijakannya mengikat,” ucapnya.
Infrastruktur jalan memang menjadi salah satu PR Kota Bekasi kata Latu. Menurutnya, selama ini anggaran untuk infrastruktur jalan belum menjadi prioritas Pemkot Bekasi.
Sehingga tidak heran jika Jalan Lurah Namat dan Jalan Kodau beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik akibat rusak dan tergenang air.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, Kota Bekasi memiliki PR lain yang mesti segera diselesaikan, yakni membangun perlintasan tidak sebidang. Terdapat dua prioritas pembangunan Flyover dan Underpass di perlintasan kereta api, yakni di kawasan Bulan-bulan Bekasi Utara dan Bulak Kapal Bekasi Timur.
Hal ini terkait dengan operasional Double-double Track (DDT). Jika sudah beroperasi, maka seluruh perlintasan sebidang akan ditutup.
“Kita kan rata-rata jalan sudah bagus nih, kita butuh Flyover di Bulak Kapal dan Underpass di Bulan-bulan. Kita sudah ada DEDnya, tinggal kalau sudah ada uangnya kita bangun,” ungkap Sekertaris DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto.
Beberapa tahun belakangan, Pemkot Bekasi telah mencicil pembebasan lahan untuk membangun perlintasan tidak sebidang tersebut. Pembangunan Flyover dan Underpass setidaknya membutuhkan anggaran Rp200 miliar, kebutuhan anggaran lebih besar untuk pembebasan lahan yakni berkisar Rp300 miliar.
“Kalau (pembebasan) yang di Bulak Kapal tinggal sedikit lah, tinggal Rp100an (miliar) buat lahan,” ucapnya.
Prioritas Pemkot Bekasi saat ini kata dia, merealisasikan pembangunan Flyover dan Underpass tersebut. Sedangkan untuk kemantapan jalan, Idi menyebut sebagian besar sudah dalam kondisi baik.
“Memang kita antisipasi dua itu untuk antisipasi Double-double Track, kalau nanti sudah beroperasi simpang-simpang itu tidak boleh dibuka, harus lewat bawah atau lewat atas,” tambahnya.
Pantauan di lapangan, perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Bulan-bulan kerap membuat krodit ruas jalan disekitarnya. Antrian kendaraan menyebrang rel mengular pada jam-jam sibuk.
Terkait dengan kemantapan jalan di Kota Bekasi, pada pertengahan tahun 2024 lalu DBMSDA menyebut sudah diatas 90 persen. (Alvin)
