Jumat, Juni 14, 2024
More
    BerandaArtikelBawaslu Selesaikan 8 Pelanggaran Pemilu

    Bawaslu Selesaikan 8 Pelanggaran Pemilu

    Info Bekasi -

    INFOBEKASI.CO – Jauh sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) dan masa kampanye sudah banyak ditemui pelanggaran. Pelanggaran paling banyak berupa kampanye diluar jadwal dan penempatan alat peraga kampanye yang dilarang oleh undang-undang.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi mencatat sebanyak delapan laporan pelanggaran pemilu ditemukan dalam memasuki tahapan kampanye pemilu 2024 melalui laporan masyarakat.

    Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin mengatakan terhitung sejak Bulan Agustus 2023 kurang lebih ada sebanyak delapan laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Bekasi.

    “Adapun klasifikasi dari delapan laporan tersebut adalah, dua laporan kode etik yaitu penyelenggara pemilu, enam dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terdiri dari lima sebelum memasuki tahapan masa kampanye dan satu dugaan pelanggaran pemilu pada saat memasuki masa kampanye,” kata Muhammad Sodikin kepada awak media di Gedung Bawaslu Kota Bekasi.

    Muhammad Sodikin menambahkan, kemudian disaat tanggal (28/11) dimulainya tahapan masa kampanye, Bawaslu Kota Bekasi telah menyelesaikan sebanyak empat proses sengketa cepat antar peserta pemilu.

    “Dengan berhasil diselesaikan secara mediasi, akhirnya dari para peserta Pemilu mereka berdamai yaitu dari keempat permasalahan itu adalah Alat Peraga Kampanye (APK) meniban APK, ini kerap terjadi dan berhasil diselesaikan di Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam),” kata Muhammad Sodikin.

    Disamping itu, Muhammad Sodikin dalam menyikapi pencegahan dan pengawasan Pemilu 2024. Pihaknya juga telah mendorong agar dari para peserta Pemilu, Tim dan pelaksana kampanye untuk mematuhi semua regulasi ataupun peraturan perundang-undangan.

    “Sesuai Surat Imbauan Nomor 151/PM.00.02/K.JB-21/08/2023 yang ditujukan kepada Partai Politik untuk mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik,” kata Muhammad Sodikin. (Alvin)

    BACA JUGA

    IKUTI KAMI

    7,300FansSuka
    403,000PengikutMengikuti
    5,200PengikutMengikuti
    512PengikutMengikuti
    4,200PelangganBerlangganan

    TERBARU