test
Senin, Juni 17, 2024
More
    BerandaArtikelAnggota Komisi I DPRD Ancam Interplasi Bila Pj Wali Kota Maksa Mutasi...

    Anggota Komisi I DPRD Ancam Interplasi Bila Pj Wali Kota Maksa Mutasi Pejabat

    Info Bekasi -

    INFOBEKASI.CO – Beredarnya info terkait mutasi pejabat Kota Bekasi menuai banyak respon pemberitaan media. Isu mutasi pejabat Kota Bekasi menarik perhatian karena rotasi Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad belum menjabat selama enam bulan.

    Terkait tersebut beberapa anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi bersuara. Dalam keterangan yang tanda tangi 3 anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi menyatakan dengan tegas menolak rencana mutasi pejabat yang digulirkan oleh Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad.

    Ketiga anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi tersebut adalah Faisal, Abdul Rozak dan Nuryadi Darmawan. Menurut ketiga anggota dewan tersebut harusnya Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad perlu merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menjabat Kurang dari 2 (Dua) Tahun.

    Pada SE MenPANRB tersebut dimana pada huruf E point 2c menyatakan
    Pejabat Penilai Kinerja menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dokumen hasil evaluasi kinerja siklus pendek (periodik) 3 (tiga) bulanan. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai atau atasan pejabat penilai kinerja dalam hal pegawai yang dinilai tidak menandatangani dokumen hasil evaluasi kinerja atau keberatan atas hasil evaluasi kinerja.

    Dan pada huruf E point 2d menyatakan; Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi memperoleh dua kali hasil evaluasi kinerja siklus pendek (periodik) dengan predikat “Butuh Perbaikan”, “Kurang” atau “Sangat Kurang”, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimutasi/dirotasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi lain dengan golongan eselonisasi yang sama atau golongan eselonisasi yang berbeda.

    Bila mengacu pada surat edaran MenPANRB diatas, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad baru boleh mengajukan Rencana pelaksanaan mutasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah melakukan 2 kali evaluasi kinerja siklus pendek (periodik) 3 bulanan atau minimal tanggal 20 Maret 2024, terhitung 6 bulan sejak menjabat sebagai Pj Walikota pada september 2023.

    Sedangkan issue yang beredar, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad sudah berkirim surat kepada KASN untuk mengajukan rencana pelaksanaan mutasi pejabat pimpinan tinggi dengan hanya 1 kali hasil evaluasi kinerja siklus pendek yang seharusnya 2 kali hasil evaluasi kinerja, hal ini jelas-jelas menyalahi prosedur

    Jadi adanya dugaan kuat bahwa mutasi sarat dengan kepentingan tidak terbantahkan.

    Apa yang dilakukan Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad justru memperlihatkan kuatnya sinyal kepentingan politik praktis. Bila ia memaksakan untuk melakukan mutasi yang jelas-jelas akan bertentangan dengan aturan.

    Dari hasil kajian di Komisi I DPRD Kota Bekasi, bahwa para Kepala Dinas yang akan dilakukan mutasi tersebut ternyata telah menjalankan tugas sebagaimana tanggungjawab atas Renstra dan IKU pun tercapai. Jadi menurut ketiga anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi tidak ada kurangnya terhadap ketercapaian Renstra yang terukur.

    Yang masih menjadi misteri apa hasrat politik dibalik keputusan politis Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad yang mau mengobrak abrik anak huahnya sendiri sementara tidak ada evaluasi yang menunjukkan kinerja buruk.

    Ketiga anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi tersebut menegaskan bila terjadi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka mereka akan menggulirkan interplasi. (Alvin)

    BACA JUGA

    IKUTI KAMI

    7,300FansSuka
    403,000PengikutMengikuti
    5,200PengikutMengikuti
    512PengikutMengikuti
    4,200PelangganBerlangganan

    TERBARU